Komisi III DPR Dukung Kortas Tipikor Usut Dugaan Korupsi Batu Bara Hingga Tuntas

- Editorial Team

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Dok. DPR RI)

Satuteks.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengapresiasi langkah Kortas Tipikor Mabes Polri yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara.

Ia menilai penyidikan tersebut menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurutnya, proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan independensi.

Habiburokhman menilai prinsip tersebut diperlukan agar pengungkapan perkara berlangsung objektif serta memberikan kepastian hukum.

“Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, penanganan perkara itu harus tetap berada dalam koridor Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Baca Juga:  Gus Falah Puji Sinergi BNN dan Polda Jatim yang Sukses Sita 3,37 Ton Ganja

Menurutnya, independensi aparat penegak hukum juga harus dijaga agar proses penyidikan mendapat kepercayaan publik.

Habiburokhman menilai penerapan prinsip tersebut akan memperkuat integritas proses hukum. Dengan begitu, setiap tahapan penyidikan dinilai dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi yakni prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan serta independen,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi di sektor batu bara harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi tetap terjaga.

Sementara itu, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan.

Baca Juga:  Puan Soroti Darurat Bullying dan Dorong Perlindungan Anak Jadi Prioritas Nasional

Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada periode 2018 hingga 2026.

Dalam perkembangan perkara itu, penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menganalisis sejumlah dokumen. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan, sementara kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp5 triliun.

“Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat,” pungkas Habiburokhman.

☕ Traktir Kopi

Suka dengan artikel kreator ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan artikel/berita berkualitas.

❤ Beri Dukungan

Bacaan Lainnya

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis
DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif
Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum
DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Baleg DPR Minta Kewenangan Badan Reforma Agraria Diatur Tegas dalam RUU
Baleg DPR Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Konsesi Lahan
Prabowo Perintahkan Usut Keterlibatan Korporasi dalam Kasus Karhutla

Bacaan Lainnya

Selasa, 22 September 2026 - 10:57 WIB

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Rabu, 9 September 2026 - 04:31 WIB

Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Kertajati Dinilai Strategis

Rabu, 9 September 2026 - 04:24 WIB

DPR Dorong BPA Kejagung Pertahankan Nilai Aset Rampasan yang Masih Produktif

Rabu, 9 September 2026 - 04:19 WIB

Komisi III DPR Dorong Badan Pemulihan Aset Berada di Luar Institusi Penegak Hukum

Selasa, 8 September 2026 - 01:03 WIB

DPR Ingatkan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Berita Terbaru

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa kontainer. (Dok. Bea Cukai)

Nasional

Bea Cukai Tindak Barang Impor Ilegal Senilai Rp27,339 Miliar

Selasa, 22 Sep 2026 - 10:57 WIB