Komisi V DPR Minta Pembangunan Pesisir Ibu Kota Lindungi Nelayan dan Lingkungan

Satuteks.com – Komisi V DPR RI meminta pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) tidak hanya berfokus pada infrastruktur.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, kelestarian lingkungan serta perlindungan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek.

Menurutnya, pembangunan pesisir berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke kawasan PIK 2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (10/7/2026).

“Kami harap pembangunan ini sesuai dengan perencanaan, standar kualitas bangunan, tidak merusak lingkungan, sinkronisasi DAS hulu-hilir, optimalisasi peran masyarakat khususnya nelayan, dan ganti untung tanah masyarakat bila ada lahan masyarakat yang akan digunakan dengan melakukan pendekatan yang persuasif,” tegas Lasarus.

Menurutnya, Komisi V DPR RI juga ingin memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan pembangunan terpadu pesisir yang masuk dalam Prioritas Utama Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa pada RPJMN 2025–2029.

Ia menjelaskan, program tersebut mencakup penataan kawasan pantai, perlindungan wilayah pesisir dari banjir rob dan abrasi, serta penataan daerah aliran sungai (DAS).

Selain itu, menurut Lasarus, program tersebut juga meliputi peningkatan sanitasi, perluasan sistem penyediaan air bersih, pemulihan lingkungan, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru di Teluk Jakarta.

Pembangunan yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga dinilai harus memperhatikan berbagai aspek agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan, kata Lasarus.

Ia menilai, pembangunan kawasan pesisir tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ancaman banjir rob di pantai utara Pulau Jawa.

Menurutnya, keseimbangan lingkungan dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak juga harus tetap dijaga selama proyek berlangsung.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Lasarus mengatakan Komisi V akan terus memantau pelaksanaan pembangunan tersebut dan membahas hasil peninjauan lapangan bersama kementerian serta lembaga mitra kerja.

“Seluruh hasil peninjauan lapangan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi bersama kementerian dan lembaga mitra kerja sebagai dasar penyusunan tindak lanjut pengawasan DPR RI,” tutup Lasarus.