KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan ASN

Satuteks.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ETS) sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Ia diduga menerima setoran hampir Rp5 miliar melalui dua pola pemungutan yang berlangsung sejak 2021.

Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK melalui penyelidikan tertutup hingga berujung operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Juli 2026.

“Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Asep, Etik diduga memanfaatkan Surat Keputusan Bupati tentang pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menarik setoran dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia mengatakan, melalui Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH), sekitar 40% insentif upah pungut yang diterima pegawai BPKAD diduga diminta untuk disetorkan kepada Etik.

“Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS,” ujar Asep.

Atas perintah tersebut, Richard disebut menginstruksikan pejabat eselon III di BPKAD menyerahkan sebagian insentif kepada Sekretaris BPKAD Nardi (ND), sebelum akhirnya diserahkan kepada Etik.

KPK mencatat, Etik diduga menerima sekitar Rp2,93 miliar dari skema pemotongan insentif upah pungut sepanjang periode 2021-2026.

Selain itu, menurut Asep, Etik juga diduga memerintahkan Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo (TRM) menghimpun setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pola yang disebut melanjutkan praktik sebelumnya.

Dari skema tersebut, Etik diduga menerima Rp840 juta selama 2024-2026, sedangkan Richard juga diduga menghimpun setoran OPD senilai Rp1,2 miliar pada periode 2022-2024 yang asal-usul dananya masih didalami penyidik, termasuk dugaan penggunaan bukti pengeluaran fiktif dan praktik mark-up pengadaan di Bagian Umum Setda Sukoharjo.

“Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi,” kata Asep.

Dalam OTT pada 9 Juli 2026, KPK mengamankan 18 orang di wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri, kemudian membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan awal, termasuk Etik Suryani, Abdul Haris Widodo, Richard Tri Handoko, Nardi, Teguh Pramono, Tri Mulyo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, serta dua pihak lainnya.

Pada operasi itu, penyidik juga menyita barang bukti senilai sekitar Rp21,2 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp6,4 miliar, valuta asing sekitar Rp7,5 miliar, dan 25 keping emas batangan seberat total 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,3 miliar yang ditemukan di ruang kerja Kepala BPKAD, sejumlah brankas milik Etik di Wonogiri dan Laweyan, serta dari Sekretaris BPKAD.

“Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,” tutup Asep.