Komisi XI DPR Dorong Bea Cukai Jawa Timur Gali Potensi Penerimaan Negara Selain Cukai Tembakau

Satuteks.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sekadar mengandalkan pendapatan dari sektor cukai rokok untuk mendongkrak pemasukan negara di wilayah Jawa Timur.

Mulyadi mendorong instansi terkait untuk aktif menggali ceruk penerimaan lain yang masih berpotensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

Ia menilai, Jawa Timur memang memegang peran strategis dalam menopang penerimaan negara berkat kuatnya basis industri hasil tembakau di kawasan tersebut.

Kendati demikian, langkah optimalisasi penerimaan negara disebutnya harus tetap berjalan beriringan dengan upaya pembinaan serta pengembangan dunia usaha agar tingkat kepatuhan para pelaku bisnis dapat terus terjaga.

“Intinya Jawa Timur sebagai bagian dari fokus penerimaan Bea Cukai, terutama dari industri rokok. Kita mengingatkan konteks bukan saja masalah optimalisasi, tapi juga harus ada upaya pembinaan dan pengembangan,” ujar Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026).

Mulyadi berpendapat bahwa tindakan tegas terhadap peredaran barang-barang ilegal memang tetap wajib dilakukan oleh para petugas lapangan.

Namun, langkah penegakan hukum tersebut dinilai perlu dibarengi dengan tindakan pencegahan berupa edukasi serta pendampingan yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Menurutnya, maraknya temuan kasus pelanggaran aturan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bersama atas efektivitas program pembinaan yang telah berjalan.

Ia menyebut penyampaian informasi serta sosialisasi ketentuan kepabeanan harus segera diperbaiki apabila masyarakat masih kerap terjerumus dalam pelanggaran hukum.

“Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya bisa memicu pelanggaran, artinya itu mengklarifikasi bahwa sistem pembinaan tidak maksimal,” kata Mulyadi.

Oleh sebab itu, ia mendesak Bea Cukai untuk makin gencar memperluas jangkauan edukasi serta penyebaran informasi terkait aturan kepabeanan dan cukai.

Sosialisasi dipandangnya tidak boleh hanya dilakukan saat terjadi masalah, melainkan wajib digelar secara berkala agar pelaku usaha dapat menjalankan roda bisnisnya secara sehat dan taat aturan.

“Harus ada sinergitas antara stakeholder di wilayah Jawa Timur supaya masyarakat bisa tersampaikan informasi yang baik dan benar, sehingga mereka betul-betul taat aturan,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat V tersebut.

Di samping masalah sosialisasi, ia juga mengingatkan agar instansi kepabeanan tersebut tidak hanya berfokus pada satu sumber pendapatan saja.

Ia menganalogikan strategi pengumpulan pendapatan negara ini seperti aktivitas menjaring ikan di laut yang tidak boleh hanya berfokus pada satu spesies, sementara spesies lain yang bernilai tinggi dibiarkan begitu saja.

“Jangan hanya terfokus ke cukai, padahal ada potensi-potensi lain. Dalam ilustrasi menjaring, jangan hanya ikan mas saja, padahal masih banyak ikan-ikan yang berpotensi untuk bisa masuk sebagai penerimaan negara,” ujar Mulyadi.

Kondisi Jawa Timur yang memiliki pangsa pasar besar serta aktivitas industri yang sangat dinamis dinilainya sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi aparat Bea Cukai dalam memperketat fungsi pengawasan.

Melalui agenda kunjungan kerja spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin memastikan seluruh fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dapat berjalan optimal demi merealisasikan target penerimaan negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.